Tanya Permen

PDDikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

Kedudukan dan fungsi penting (Pasal 44):

• domain Data Prioritas di lingkungan Kementerian dan terhubung Portal Satu Data Diktisaintek
• wajib terintegrasi dengan layanan digital Kementerian memenuhi kaidah interoperabilitas
• pusat integrasi dan penyimpanan data pendidikan tinggi nasional
• sumber Data Induk pendidikan tinggi bagi sistem informasi Kementerian
• penyedia data untuk perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan pendidikan tinggi
• simpul data sektoral pendidikan tinggi dalam arsitektur Satu Data Indonesia
• rujukan resmi data pendidikan tinggi bagi kementerian/lembaga, pemda, lembaga akreditasi, PT, dan masyarakat

Data PDDikti mencakup paling sedikit (Pasal 45):

• data perguruan tinggi
• data program studi
• data mahasiswa
• data dosen, pendidik nondosen, dan tenaga kependidikan
• data kurikulum dan pembelajaran
• data penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi di perguruan tinggi
• data lulusan dan alumni
• data administrasi dan kelembagaan pendidikan tinggi

Data tersebut merupakan bagian dari Data Diktisaintek dan dikelola sesuai prinsip Satu Data Diktisaintek.

Perguruan tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan perguruan tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya (Pasal 46).

Ketentuan pelaporan:

• dilakukan secara berkala untuk semester berjalan paling sedikit 1 kali dalam 1 semester
• dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan pemutakhiran melalui PDDikti

Data yang disampaikan harus:

• benar, lengkap, dan mutakhir
• tepat waktu
• sesuai prinsip Satu Data Diktisaintek
• memenuhi Pelindungan Data Pribadi sesuai peraturan perundang-undangan

Jika PT tidak memenuhi kewajiban pelaporan dan/atau tidak menyampaikan laporan secara benar dan tepat, dapat dikenai sanksi administratif (Pasal 51).

Data PDDikti digunakan untuk (Pasal 49):

• perencanaan, pengambilan kebijakan, dan penjaminan mutu pendidikan tinggi
• pemantauan dan evaluasi kinerja perguruan tinggi
• pelayanan publik
• kepentingan lain sesuai peraturan perundang-undangan

Pengguna data meliputi:

• unit kerja Kementerian
• lembaga akreditasi
• kementerian/lembaga lain
• pemerintah daerah
• perguruan tinggi
• masyarakat sesuai klasifikasi akses

Akses dan pemanfaatan harus sesuai klasifikasi keterbukaan, kerahasiaan, dan Pelindungan Data Pribadi. Data pribadi spesifik hanya diberikan kepada pihak yang berwenang (Pasal 48).

Peraturan ini mengatur penyelenggaraan Satu Data Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Satu Data Diktisaintek).

Intinya: menata kelola Data Diktisaintek agar akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan, selaras dengan kebijakan Satu Data Indonesia.

Cakupan utama:

• prinsip Satu Data Diktisaintek (standar data, metadata, interoperabilitas, kode referensi/data induk)
• penyelenggara data (Walidata, Produsen Data, Forum, tim koordinasi Pemerintah Digital)
• Portal Satu Data Diktisaintek
• PDDikti sebagai pangkalan data pendidikan tinggi nasional
• pelindungan data pribadi dan sanksi pelaporan perguruan tinggi

Data Diktisaintek adalah catatan atas kumpulan fakta/deskripsi (angka, karakter, simbol, gambar, peta, tulisan, suara, dan sejenisnya) yang merepresentasikan keadaan atau ide di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang dikelola Kementerian.

Satu Data Diktisaintek adalah kebijakan tata kelola data pemerintah di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sesuai kebijakan Satu Data Indonesia.

Satu Data Indonesia sendiri adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi.

Menurut Pasal 2, peraturan ini bertujuan antara lain untuk:

• memberi acuan pelaksanaan Satu Data Diktisaintek yang selaras dengan prinsip Satu Data Indonesia
• mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar unit kerja Kementerian, instansi pusat, daerah, dan perguruan tinggi
• mendorong keterbukaan dan transparansi data untuk perencanaan/kebijakan berbasis data
• mendukung sistem statistik nasional
• menjamin keamanan Data Diktisaintek
• mengatur tata kelola dan sumber daya penyelenggaraan
• mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan

Prinsip Satu Data Diktisaintek selaras dengan Satu Data Indonesia dan harus:

• memenuhi Standar Data
• memiliki Metadata
• memenuhi kaidah Interoperabilitas Data
• menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk

Selain itu, pemanfaatan data harus memperhatikan:

• etika pemanfaatan data
• proporsionalitas penggunaan sesuai tujuan
• pencegahan penyalahgunaan data
• optimalisasi nilai dan manfaat data bagi kepentingan publik

Klasifikasi keamanan dan akses data meliputi empat kategori (Pasal 9):

• Sangat rahasia: jika diketahui pihak tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan/keutuhan NKRI dan keselamatan bangsa
• Rahasia: dapat menimbulkan kerugian serius terhadap privasi, daya saing, kepercayaan, kemitraan, dan reputasi
• Terbatas: dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan
• Publik: diketahui orang banyak tidak merugikan siapa pun

Ada juga klasifikasi Pelindungan Data Pribadi: bersifat spesifik (mis. kesehatan, biometrik, genetika, data anak, keuangan pribadi) dan bersifat umum.

Penyelenggara Satu Data Diktisaintek terdiri atas (Pasal 16):

• tim koordinasi Pemerintah Digital
• Walidata
• Produsen Data
• Forum Satu Data Kementerian

Ringkas peran:

• Walidata: mengumpulkan, memeriksa, mengelola data dari Produsen Data, serta menyebarluaskan data
• Produsen Data: unit kerja Kementerian (dan/atau pihak terkait) yang menghasilkan data sesuai kewenangan
• Forum Satu Data Kementerian: wadah koordinasi antar penyelenggara di lingkungan Kementerian
• Tim koordinasi Pemerintah Digital: menetapkan kebijakan, menyelesaikan hambatan, memberi arahan dan pembinaan

Sebagian tidak berlaku untuk pendidikan tinggi.

Pasal 57: pada saat Permendiktisaintek 14/2026 mulai berlaku, Permendikbudristek Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sepanjang mengatur bidang pendidikan tinggi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56: ketentuan pelaksanaan dari Permendikbudristek 31/2022 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Permendiktisaintek 14/2026.

Perjanjian kerja sama penyebarluasan/pertukaran/integrasi data yang sudah ada sebelumnya tetap berlaku sampai berakhir (Pasal 55).