Tanya Permen

SN Dikti bertujuan untuk:

• memberi kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi
• menjamin penyelenggaraan yang efektif, inklusif, dan adaptif
• menghasilkan sumber daya manusia unggul
• mendorong perguruan tinggi terus meningkatkan mutu hingga melampaui SN Dikti

SN Dikti wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi.

Peraturan ini mengatur penjaminan mutu pendidikan tinggi secara menyeluruh, meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Cakupan utama:

• Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)
• penjaminan mutu internal perguruan tinggi
• akreditasi oleh BAN-PT dan/atau LAM
• standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma)

Peraturan ini menggantikan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 yang dicabut saat Permen 39/2025 mulai berlaku.

Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT dan/atau LAM sesuai kewenangan masing-masing.

Ringkasannya:

• BAN-PT: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
• LAM: Lembaga Akreditasi Mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat dan diakui Pemerintah

Akreditasi menilai kesesuaian program studi dan/atau perguruan tinggi terhadap kriteria yang ditetapkan berdasarkan SN Dikti.

Ya, masa studi diatur secara eksplisit. Intinya: perguruan tinggi menetapkan rentang Masa Studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu, dan untuk mahasiswa penuh waktu Masa Studi tidak boleh melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum.

Definisi (Pasal 1):

• Masa Tempuh Kurikulum: waktu teoretis menyelesaikan seluruh beban belajar kurikulum secara penuh waktu.
• Masa Studi: waktu yang dibutuhkan mahasiswa menyelesaikan seluruh beban belajar; bisa berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.

Batas maksimal (Pasal 23):

• PT menetapkan rentang Masa Studi penuh waktu dan paruh waktu dengan mempertimbangkan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran, fleksibilitas, pendanaan, dan efisiensi sumber daya.
• Mahasiswa penuh waktu: Masa Studi maksimal 2× Masa Tempuh Kurikulum.

Contoh hitung cepat:

• Sarjana (MTK 8 semester) → Masa Studi penuh waktu paling lama setara 16 semester, jika PT menetapkan hingga batas maksimal.
• Diploma tiga (MTK 6 semester) → paling lama setara 12 semester.
• Magister (MTK paling sedikit 3 semester) → paling lama setara 6 semester.
• Doktor (MTK 6 semester) → paling lama setara 12 semester.

Pengecualian: program profesi, spesialis, atau subspesialis disusun bersama organisasi profesi/kementerian terkait (Pasal 22). Kerja sama dengan PT luar negeri dapat berbeda setelah mendapat persetujuan Menteri (Pasal 23 ayat 3).

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

• Ditetapkan di Jakarta: 28 Agustus 2025
• Diundangkan: 2 September 2025
• Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661

Pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkan.

Ini adalah masa penyesuaian kelembagaan/kampus terhadap Permendiktisaintek 39/2025, dan berbeda dari 'Masa Studi' mahasiswa yang diatur di Pasal 23.

Tidak. Pada saat Permendiktisaintek 39/2025 mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Jadi rujukan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang berlaku adalah Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.