Tanya Permen

Menurut Pasal 2, penyelenggaraan RPL meliputi dua jenis:

1. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal

• pada SMK; dan
• pada Perguruan Tinggi.

2. RPL untuk melakukan Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu

• melalui pengakuan capaian pembelajaran secara holistik
• untuk kesetaraan jenjang KKNI tertentu
• terutama untuk pemenuhan kualifikasi akademik calon guru dan calon dosen

Keduanya beda tujuan dan bentuk pengakuan.

RPL parsial (melanjutkan pendidikan formal):

• dipakai untuk masuk/melanjutkan SMK atau perguruan tinggi
• hasilnya: penyelesaian mapel/unit kompetensi (SMK) atau perolehan sks (PT)

RPL holistik (penyetaraan kualifikasi):

• mengakui hasil belajar formal, nonformal, informal, dan pengalaman kerja secara utuh
• untuk mendapatkan kesetaraan jenjang KKNI tertentu
• ditujukan terutama untuk calon guru dan calon dosen

RPL penyetaraan calon dosen bertujuan pemenuhan kualifikasi akademik, dengan kesetaraan paling rendah jenjang KKNI 8.

Penyelenggaraan:

• umumnya oleh prodi akreditasi paling rendah Baik Sekali atau B
• prodi akreditasi Baik/C dapat menyelenggarakan jika didampingi PT/prodi akreditasi paling rendah Baik Sekali atau B

Tahapan (Pasal 23):

• kajian kebutuhan calon dosen
• asesmen
• pengusulan ke dirjen pendidikan tinggi
• verifikasi
• penetapan oleh dirjen terkait

RPL ke perguruan tinggi dilakukan melalui pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial, dan hasilnya diberikan dalam bentuk perolehan sks yang ditetapkan Pemimpin Perguruan Tinggi.

Sumber hasil belajar yang dapat diakui:

• program studi pada perguruan tinggi sebelumnya
• pendidikan nonformal atau informal
• pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau sederajat

Tahapan (Pasal 10):

• pendaftaran
• penilaian
• pengakuan perolehan sks

Setiap orang yang mengikuti RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi harus memenuhi:

• paling rendah lulus SMA atau bentuk lain yang sederajat; dan
• memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi yang akan ditempuh.

Ini diatur di Pasal 8. Relevansi pengalaman/hasil belajar dengan program studi menjadi syarat penting agar pengakuan sks dapat diproses.

Tergantung sumber capaian pembelajaran yang diakui (Pasal 9):

1. Dari program studi PT sebelumnya:

• diselenggarakan oleh program studi yang terakreditasi; dan
• telah menghasilkan lulusan.

2. Dari pendidikan nonformal/informal dan/atau pengalaman kerja:

• diselenggarakan oleh program studi dengan peringkat akreditasi paling rendah Baik Sekali atau B.

Jadi tidak semua prodi otomatis bisa mengakui RPL dari pengalaman kerja; ambang akreditasi lebih tinggi untuk jalur itu.

RPL ke SMK juga memakai pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial, dari:

• pendidikan formal
• sertifikasi kompetensi; dan/atau
• pengalaman kerja yang relevan dengan program keahlian SMK

Hasil pengakuan berbentuk penyelesaian mata pelajaran dan/atau unit kompetensi, ditetapkan kepala sekolah.

Syarat peserta (Pasal 4):

• paling rendah lulus SMP atau sederajat
• punya sertifikat kompetensi dan/atau pengalaman kerja relevan
• memenuhi persyaratan usia jenjang menengah

Penyelenggara: SMK dengan Akreditasi A atau unggul (Pasal 5).

RPL penyetaraan bagi calon guru diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan Menteri.

Jenis calon guru yang diatur:

• calon guru mata pelajaran produktif pada SMK
• calon guru pembimbing khusus (untuk peserta didik penyandang disabilitas)
• calon guru mata pelajaran seni budaya
• calon guru mata pelajaran muatan lokal

Hasil pengakuan disetarakan paling rendah jenjang KKNI 6.

Tahapan: pengajuan → asesmen → penetapan. Pengajuan bisa daring dan/atau luring kepada pemimpin PT.

Peserta RPL untuk penyetaraan dengan kualifikasi tertentu harus memenuhi salah satu syarat Pasal 13:

• memiliki kompetensi keahlian tertentu yang tidak dapat diperoleh dari program studi yang tersedia di perguruan tinggi; atau
• memiliki pengalaman praktis yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi proses pembelajaran secara utuh.

Kompetensi keahlian tertentu mencakup:

• kompetensi spesifik/unik dari pengalaman kerja yang membentuk intuisi ilmiah; dan/atau
• kompetensi langka yang dimiliki kelompok orang dalam jumlah sangat terbatas.

Selain calon guru dan calon dosen, Menteri dapat menetapkan jabatan profesi lain yang setara jenjang KKNI tertentu.

Tidak. Pada saat Permendikbudristek 41/2021 mulai berlaku, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Usulan RPL yang sudah diajukan sebelum peraturan ini tetap diproses, tetapi paling lama 6 bulan harus menyesuaikan dengan ketentuan Permendikbudristek 41/2021.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

• Ditetapkan di Jakarta: 21 Desember 2021
• Diundangkan: 23 Desember 2021
• Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414