Tanya Permen

Keduanya beda makna dan tidak selalu sama angkanya.

Masa Tempuh Kurikulum (Pasal 1 angka 8):

• waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum
• dihitung untuk penyelesaian secara penuh waktu
• contoh: sarjana dirancang 8 semester (Pasal 18)

Masa Studi (Pasal 1 angka 9):

• waktu yang dibutuhkan mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar
• dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum
• dibatasi Pasal 23: untuk mahasiswa penuh waktu maksimal 2× Masa Tempuh Kurikulum

Ringkasnya: Masa Tempuh Kurikulum = desain kurikulum; Masa Studi = batas waktu mahasiswa menyelesaikannya.

Menurut Pasal 23 ayat (2), Masa Studi mahasiswa penuh waktu tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum.

Pasal 23 ayat (1) juga mewajibkan perguruan tinggi menetapkan rentang Masa Studi untuk mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu. Jadi angka pastinya ditentukan kampus, selama tidak melampaui plafon 2× bagi mahasiswa penuh waktu.

Faktor yang harus diperhatikan saat menetapkan rentang:

• Masa Tempuh Kurikulum program studi
• total beban belajar
• efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa
• fleksibilitas proses pembelajaran
• ketersediaan dukungan pendanaan
• efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi

Pasal 17 mengatur beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum diploma:

• Diploma satu: minimal 36 SKS selama 2 semester
• Diploma dua: minimal 72 SKS selama 4 semester
• Diploma tiga: minimal 108 SKS selama 6 semester

Distribusi beban belajar:

• semester 1–2 paling banyak 20 SKS
• semester 3 dan seterusnya paling banyak 24 SKS
• semester antara paling banyak 9 SKS

Mahasiswa diploma wajib magang di dunia usaha/industri/kerja yang relevan. Batas Masa Studi penuh waktu tetap Pasal 23: tidak melebihi 2× Masa Tempuh Kurikulum (contoh D3: MTK 6 semester → maksimal setara 12 semester).

Program sarjana atau sarjana terapan memiliki beban belajar paling sedikit 144 SKS dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 semester (Pasal 18 ayat 1).

Jika mahasiswa penuh waktu, Pasal 23 ayat (2) membatasi Masa Studi tidak melebihi 2× Masa Tempuh Kurikulum. Maka plafon maksimal setara 16 semester, sepanjang peraturan internal kampus menetapkan hingga batas itu.

Catatan penting:

• Angka 16 semester adalah plafon peraturan menteri, bukan otomatis hak mahasiswa; PT yang menetapkan rentang resmi.
• Distribusi SKS: semester 1–2 maksimal 20 SKS; semester 3+ maksimal 24 SKS; semester antara maksimal 9 SKS.

Ya. Pasal 22 mengecualikan pengaturan baku Pasal 17–20 untuk program tersebut.

Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum program profesi, spesialis, atau subspesialis:

• disusun dan ditetapkan oleh perguruan tinggi
• bersama organisasi profesi
• dan/atau kementerian lain / LPNK yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi
• sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang tersebut

Jadi untuk program ini, jangan memakai angka MTK diploma/sarjana/magister secara otomatis; cek ketetapan bersama organisasi profesi terkait.

Ringkasan Masa Tempuh Kurikulum (MTK) dan beban belajar minimal menurut Pasal 17–20:

• Diploma satu: paling sedikit 36 SKS, dirancang 2 semester
• Diploma dua: paling sedikit 72 SKS, dirancang 4 semester
• Diploma tiga: paling sedikit 108 SKS, dirancang 6 semester
• Sarjana / sarjana terapan: paling sedikit 144 SKS, dirancang 8 semester
• Magister / magister terapan: paling sedikit 36 SKS, dirancang paling sedikit 3 semester
• Doktor / doktor terapan: MTK dirancang 6 semester

Untuk mahasiswa penuh waktu, Masa Studi maksimal = 2 × MTK (Pasal 23). Program profesi/spesialis/subspesialis diatur tersendiri bersama organisasi profesi (Pasal 22).

Pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkan.

Ini adalah masa penyesuaian kelembagaan/kampus terhadap Permendiktisaintek 39/2025, dan berbeda dari 'Masa Studi' mahasiswa yang diatur di Pasal 23.

Ya, masih berlaku selama masa berlaku status akreditasinya belum habis.

Program studi dan perguruan tinggi yang sudah terakreditasi dengan peringkat:

• A atau Unggul
• B atau Baik Sekali
• C atau Baik

tetap diakui hingga masa berlaku status akreditasi tersebut selesai, sesuai ketentuan peralihan Pasal 114.

Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT dan/atau LAM sesuai kewenangan masing-masing.

Ringkasannya:

• BAN-PT: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
• LAM: Lembaga Akreditasi Mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat dan diakui Pemerintah

Akreditasi menilai kesesuaian program studi dan/atau perguruan tinggi terhadap kriteria yang ditetapkan berdasarkan SN Dikti.

Perguruan tinggi dan/atau program studi yang tidak terakreditasi dan/atau belum mengajukan permohonan akreditasi wajib mengajukan permohonan akreditasi sesuai peraturan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Jika kewajiban itu tidak dipenuhi, izin penyelenggaraan dapat dicabut oleh Menteri sesuai Pasal 114 ayat (2).

Peraturan ini mengenal beberapa status akreditasi, antara lain:

• terakreditasi pertama
• terakreditasi
• terakreditasi unggul
• terakreditasi secara internasional (melalui LAM yang diakui sebagai lembaga akreditasi internasional)

Status tersebut menentukan pengakuan mutu program studi atau perguruan tinggi sesuai ketentuan pasal terkait akreditasi.