Tanya Permen

Perpindahan antar PT Indonesia dapat terjadi (Pasal 3 ayat 3):

• antar PTN
• dari PTN ke PTS
• dari PTS ke PTN
• antar PTS

Syarat minimal (Pasal 3 ayat 4):

• mahasiswa terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi
• memiliki transkrip nilai dan/atau rekomendasi dari pemimpin unit pengelola prodi asal dan/atau pemimpin PT asal

Pelaksanaannya berdasarkan seleksi dan tata cara yang ditetapkan masing-masing perguruan tinggi.

Perpindahan dari PT negara lain ke PT Indonesia dapat menuju PTN atau PTS (Pasal 3 ayat 6).

Syarat minimal (Pasal 3 ayat 7):

• mahasiswa berasal dari perguruan tinggi dan/atau program studi yang sudah terverifikasi dalam basis data layanan penyetaraan ijazah luar negeri Kementerian
• memiliki rekomendasi dari pemimpin perguruan tinggi asal dan/atau pemimpin unit pengelola program studi asal

Seleksi dan tata cara ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi Indonesia yang dituju.

Peraturan ini mengatur Perpindahan Mahasiswa pada pendidikan tinggi.

Intinya: mahasiswa dapat pindah antar program studi pada program pendidikan yang sama dan/atau antar jenis pendidikan tinggi, baik di dalam satu PT, antar PT di Indonesia, dari luar negeri ke Indonesia, maupun dari Indonesia ke luar negeri.

Peraturan ini juga mengatur syarat minimal, pengakuan capaian pembelajaran/penyetaraan sks, penerimaan mahasiswa pindahan, serta kewajiban penyesuaian data di pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti).

Menurut Pasal 2 dan Pasal 3, perpindahan mahasiswa dapat dilakukan antar:

• program studi pada program pendidikan yang sama; dan/atau
• jenis pendidikan tinggi.

Ruang lingkup lokasi perpindahan:

• dalam 1 (satu) perguruan tinggi di Indonesia
• antara perguruan tinggi di Indonesia
• dari perguruan tinggi negara lain ke perguruan tinggi Indonesia
• dari perguruan tinggi Indonesia ke perguruan tinggi negara lain

Perguruan tinggi menerima mahasiswa pindahan setelah memperhatikan paling sedikit (Pasal 4):

• capaian pembelajaran
• daya tampung program studi
• nisbah dosen dan mahasiswa

Artinya penerimaan bukan hanya soal administrasi, tetapi juga kelayakan akademik dan kapasitas prodi.

Perguruan tinggi melakukan pengakuan capaian pembelajaran yang telah diperoleh mahasiswa pada program studi asal untuk disetarakan dengan sejumlah satuan kredit semester (sks) pada program studi yang dituju.

Pengakuan CPL dan penyetaraan jumlah sks dilakukan melalui prosedur yang ditetapkan pemimpin perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 6:

• pemimpin perguruan tinggi menetapkan status mahasiswa yang memperoleh persetujuan pindah
• pemimpin perguruan tinggi melakukan penyesuaian data mahasiswa pada pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti)

Jika terdapat ketidaksesuaian data mahasiswa di pangkalan data pendidikan tinggi, Menteri melalui direktur jenderal terkait dapat menjatuhkan sanksi kepada perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan.