Pedoman hukum kampus
Cari jawaban resmi berdasarkan peraturan kementerian. Semua jawaban merujuk pasal yang relevan agar ada pedoman yang jelas.
16 temuan dari FAQ dan pasal peraturan.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Dasar: Pasal 7 · Permendikbudristek 45/2022
Peraturan ini mengatur Perpindahan Mahasiswa pada pendidikan tinggi.
Intinya: mahasiswa dapat pindah antar program studi pada program pendidikan yang sama dan/atau antar jenis pendidikan tinggi, baik di dalam satu PT, antar PT di Indonesia, dari luar negeri ke Indonesia, maupun dari Indonesia ke luar negeri.
Peraturan ini juga mengatur syarat minimal, pengakuan capaian pembelajaran/penyetaraan sks, penerimaan mahasiswa pindahan, serta kewajiban penyesuaian data di pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti).
Dasar: Pasal 1 sampai Pasal 6 · Permendikbudristek 45/2022
Menurut Pasal 2 dan Pasal 3, perpindahan mahasiswa dapat dilakukan antar:
Ruang lingkup lokasi perpindahan:
Dasar: Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) · Permendikbudristek 45/2022
Perpindahan dalam 1 perguruan tinggi Indonesia paling sedikit memenuhi (Pasal 3 ayat 2):
Perguruan tinggi boleh menambah persyaratan administratif lain, dan prosedur ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi.
Dasar: Pasal 3 ayat (2), ayat (10), dan ayat (11) · Permendikbudristek 45/2022
Perpindahan antar PT Indonesia dapat terjadi (Pasal 3 ayat 3):
Syarat minimal (Pasal 3 ayat 4):
Pelaksanaannya berdasarkan seleksi dan tata cara yang ditetapkan masing-masing perguruan tinggi.
Dasar: Pasal 3 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) · Permendikbudristek 45/2022
Perpindahan dari PT negara lain ke PT Indonesia dapat menuju PTN atau PTS (Pasal 3 ayat 6).
Syarat minimal (Pasal 3 ayat 7):
Seleksi dan tata cara ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi Indonesia yang dituju.
Dasar: Pasal 3 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) · Permendikbudristek 45/2022
Perguruan tinggi menerima mahasiswa pindahan setelah memperhatikan paling sedikit (Pasal 4):
Artinya penerimaan bukan hanya soal administrasi, tetapi juga kelayakan akademik dan kapasitas prodi.
Dasar: Pasal 4 · Permendikbudristek 45/2022
Perguruan tinggi melakukan pengakuan capaian pembelajaran yang telah diperoleh mahasiswa pada program studi asal untuk disetarakan dengan sejumlah satuan kredit semester (sks) pada program studi yang dituju.
Pengakuan CPL dan penyetaraan jumlah sks dilakukan melalui prosedur yang ditetapkan pemimpin perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan.
Dasar: Pasal 5 · Permendikbudristek 45/2022
Menurut Pasal 6:
Jika terdapat ketidaksesuaian data mahasiswa di pangkalan data pendidikan tinggi, Menteri melalui direktur jenderal terkait dapat menjatuhkan sanksi kepada perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan.
Dasar: Pasal 6 · Permendikbudristek 45/2022
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemeri...
Perpindahan Mahasiswa dapat dilakukan antar: a. program studi pada program pendidikan yang sama; dan/atau b. jenis pendidikan tinggi.
(1) Perpindahan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan: a. dalam 1 (satu) perguruan tinggi Indonesia; b. antara perguruan tinggi Indonesia; c. dari perguruan tinggi negara lain ke perguruan tinggi Indonesia; atau d. dari perguruan tinggi Indonesia ke perguruan tinggi negara lain. (2) Perpindahan M…
Perguruan tinggi menerima Mahasiswa pindahan setelah memperhatikan paling sedikit: a. capaian pembelajaran; b. daya tampung program studi; dan c. nisbah dosen dan Mahasiswa.
(1) Perguruan tinggi melakukan pengakuan capaian pembelajaran yang telah diperoleh Mahasiswa pada program studi asal untuk disetarakan dengan sejumlah satuan kredit semester pada program studi yang dituju. (2) Pengakuan capaian pembelajaran dan penyetaraan jumlah satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1...
(1) Pemimpin perguruan tinggi menetapkan status Mahasiswa yang memperoleh persetujuan pindah. (2) Pemimpin perguruan tinggi melakukan penyesuaian data Mahasiswa pada pangkalan data pendidikan tinggi. (3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data Mahasiswa pada pangkalan data pendidikan tinggi, Menteri melalui direktur je...
